....

10 unsur peradaban yang dimiliki masyarakat indonesia sebelum pengaruh Hindu-Budha menurut G.Coedes

1. beternak

2. mengenal perundagian

3. mengenal ilmu pelayaran

4. mengenal sistem kekerabatan matrilineal

5. mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan pemujaan roh leluhur

6. mengenal organisasi pembagian air untuk pertanian

7. kepandaian membuat peralatan dari tanah liat

8. mengenal kepercayaan terhadap penguasa gunung

9. mengenal cara pemakaman pada dolmen atau kubur batu

10. mitologi pertentangan pada dua unsur kosmos

 

 

10 kepandaian masyarakat Indonesia menurut Dr. Brandes

1. bercocok t anam padi/bersawah

2. mengenal permainan wayang

3. mengenal seni gamelan

4. pandai membatik

5. mengenal sistem macapat

6. mengenal alat tukar

7. membuat alat-alat dari logam

8. mengenal sistem pelayaran

9. mengenal ilmu astronomi

10. susunan masyarakat yang teratur

SEJARAH

July 19th, 2008 by Yuni Septiani, S.Pd

BAB 1----- BAB 2

 

UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

 

A. Materi

1.  Nasionalisasi Ekonomi
Keadaan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sangat  kacau  dan   memperihatin-kan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari ekonomi warisan      penjajahan  Jepang  yang  telah merusak hampir seluruh potensi ekonomi indonesia   untuk kepentingan perang  Jepang  di Asia Timur Raya, disamping itu pada masa pendudukan Jepang peredaran uang sangat tak  terkendali mata uang yang beredar  selain  uang     Jepang   ada  juga  uang  De  Javasche  Bank  dan  uang Pemerintah Belanda.  Pada masa  kedatangan  sekutu  ke  Indonesia  keadaan  moneter  semakin parah karena pada setiap daerah yang  diduduki  sekutu   selalu  mengeluarkan   uang  cadangan  yang ada   pada  Bank-Bank  yang  dikuasainya. Pemerintah Indonesia yang   baru  berdiri  harus menanggung seluruh kekacauan ekonomi tersebut diatas, walaupun  pemerintahan  tidak  punya kemampuan    karena    

pemasukan pemerintah dari sektor pajak dan bea  sangat minim, ekspor mengalami kemacetan  karena Belanda   melakukan  blokade  ekonomi  terhadap  Indonesia  sementara pengeluaran pemerintah terus bertambah untuk membiayai  pemerintahan.Untuk mengatasi keadaan ekonomi  pada awal  kemerdekaan Pemerintah Indonesia melakukan beberapa  tindakan antara lain :

  1. Melaksanakan Pinjaman Nasional pada masa menteri keuangan Ir. Surachman
  2. Mengeluarkan  Oeang Republik Indonesia pada bulan Pebruari 1946
  3. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
  4. Menyelenggarakan Konfrensi ekonomi pada bulan Pebruari 1946
  5. Membentuk Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947
  6. Membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi

            Selain tindakan diatas pada masa menteri Persediaan Makanan dijabat I J Kasimo dilaksanakan
program perbaikan ekonomi yang disebut Kasimo Plan atau rencana produksi lima tahun berisi;
memperbanyak kebun bibit padi, melarang  penyembelihan hewan pertanian, pemamfaatan  kembali lahan-lahan terlantar,  dan pemindahan penduduk sekitar 20 juta jiwa dari  jawa ke Sumatera dalam waktu 10 -20 tahun.
Setelah pengakuan  kedaulatan pemerintah terus  berupaya   melaksanakan   perbaikan   ekonomi
Indonesia dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  seruruh  rakyat  Indonesia  upaya   yang dilakukan dengan   membangun ekonomi nasional yang berorientasi pada ekonomi bangsa dan kerakyatan. Pembangunan  Ekonomi  Nasional  dilakukan  dengan  berusaha   merubah struktur ekonomi dari ekonomi yang dikuasai bangsa asing menjadi ekonomi yang dikuasai dan dilaksanakan bangsa Indonesia sendiri.        

 

 

Upaya Bangsa Indonesia dalam upaya membangun ekonomi nasional dilakukan kebijakan-kebijakan diantaranya :

1). Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada awal kemerdekaan pemerintah melihat bahwa buruknya ekonomi  Indonesia berawal   dari masalah pengaturan keuangan untuk itu dilakukanlah  upaya agar dapat  mengatur   dan  meng- endalikan moneter di Indonesia dengan menasionalisasi Dejavasche Bank menjadi Bank Indonesia. Nasionalisasi  dilakukan dengan Undang-undang  No. 24 Tahun 1951  tanggal 6 Desember 1951. Jabatan Presiden Bank Indonesia dipegang oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara menggantikan Dr. Howink
2). Program Ekonomi Gerakan Benteng.
Program Ekonomi Benteng merupakan  gagasan  dari      Dr. Soemitro Joyohadikusumo  dalam  rangka perbaikan sistim   perekonomian Indonesia  yang    mengarah     pada        pembangunan ekonomi masyarakt bangsa Indonesia yang mulai dilaksanakan  pada masa  kabinet Moh. Natsir ( 1950-1951)  cara yang dilakukan berupaya  menumbuhkan  pengusaha-pengusaha    pribumi dengan  memberikan  bantuan  dan bimbingan  agar dapat berkembang  menjadi  pengusaha-pengusaha  yang  tangguh.
Adapun  tujuan program Ekonomi Benteng antara lain :

  1. Menumbuhkan dan membina wiraswastaan Indonesia sekaligus menumbuhkan nasionalisme  ekonomi
  2. Memotivasi para importir nasional agar mampu bersaing dengan importir asing yang ada di Indonesia
  3. Membatasi Import barang - barang tertentu dengan hanya memberikan izin kepada importir nasional
  4. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit dan kemudahan lainnya kepada importir indonesia.

Program ekonomi benteng juga diteruskan pada masa   kabinet Soekiman (1951-1952) dan kabinet
Wilopo (1952-1953) sekitar 700 pengusaha pribumi mendapat bantuan Kredit  akan  tetapi tidak satupun
pengusaha pribumi yang berhasil tumbuhmenjadi pengusaha mandiri.

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan progam ekonomi benteng :
Banyak pengusaha pribumi yang belum mampu memamfaatkan kredit yang diberikan karena kekurangan sumber daya, penyalah- gunaan bantuan kredit oleh pengusaha pribumi,  mentalitas pengusaha pribumi yang cendrung konsumtif dan ketidakmampuan para pengusaha pribumi bersaing dengan pengusaha  asing yang ada di Indonesia.

3). Program Ekonomi Ali Baba
Pada masa pemerintarah kabinet Ali sastroamidjoyo I (1953-1955) di perkenalkan sistim ekonomi baru  oleh Menteri per-ekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurdjo yang disebut sistim Ali-Baba. Sistim ini di maksud- kan untuk memajukan  para pengusaha pribumi dengan melakukan kemitraan berusaha antara pengusaha pribumi ( Ali )dengan pengusaha  non Pribumi (Baba) dengan demikian pengusaha pribumi bisa belajar dari para pengusaha asing agar kekurangan sumber daya dapat diatasi.
Dalam rangka melaksanakan sistim ekonomi Ali-Baba pemerintah menempuh beberapa kebijakan: 
1. Mengharuskan para pengusaha asing untuk melatih dan memberikan tanggung jawab kepada tenaga-
    tenaga Indonesia menduduki  jabatan staf.
2. Mendirikan Perusahaan-perusahaan Negara agar bangsa Indonesia dapat belajar
3. Memberikan bantuan Kredit dan lisensi bagi para pengusaha Nasional
4. Memberikan perlindungan atau proteksi kepada perusahaan nasional agar mampu bersaing dengan
    perusahaan asing
Program ekonomi Ali-Baba inipun mengalami kegagalan karena dalam pelaksanaannya tidak mampu mengangkat para pengusaha pribumi dari ketertinggalan sumberdaya dan usaha sebab selama pelaksanaan sistim Ali-Baba pengusaha pribumi hanya dijadikan para pengusaha asing sebagai alat untuk mendapatkan kredit dan kemudahan lainnya. Sementara pengusaha-pengusa pribumi tetap tidak mampu bersing dalam suasana ekonomi liberal.

2. Pemilihan Umum Pertama tahun 1955
Republik Indonesia yang baru mengenyam kemerdekaan  harus pula  membenahi kehidupan  politik agar  tercapai  kehidupan politik  yang  stabil dalam  suasana  kenegaraan yang demokratis. Untuk itu pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden  No. X Tanggal 16 oktober 1945 , yang disusul dengan Maklumat Pemerintah No. III tanggal 3 Nopember 1945 tentang pendirian partai politik sekaligus menyiratkan  bahwa negara Republik Indonesia  menganut  sistim Multi Partai  dan menganut pula paham Demokrasi Liberal Parlementer yang berlangsung selama perang mempertahankan kemerdekaan. Setelah Pengakuan kedaulatan dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia  sistim multi Partai dan demokrasi  liberal terus dilanjutkan dalam pemerintahan Indonesia. Penggunaan UUDS 1950 sebagai landasan  penyelenggaraan  kehidupan politik negara dirasakan tidak sesuai lagi untuk itu pemerintah
berupaya untuk secepatnya melaksanakan  Pemilihan Umum  untuk memilih anggota konstituante yang akan merumuskan undang-undang  Dasar pengganti  UUDS 1950.
Pemilihan Umum  telah menjadi sangat diperlukan dan telan dicantumkan dalam memperbaiki politik dalam negeri Program Kabinet  mulai  dari kabinet  Moh. Natsir (1950-1951).  Akan tetapi kabinet ini  tidak mampu menyelesaikan  program Kabinetnya  karena mosi tidak percaya  yang dilakukan parlemen (mosi Hadikusumo dari PNI). Pemilihan Umum juga menjadi  program Kabinet Soekiman (1951-1952)  namum tidak berhasil karena Kabinet jatuh karena mosi tidak percaya yang dilakukan kalangan parlemen setelah penandatanganan Perjanjian bantuan keamanan dan ekonomi dari Amerika Serikat kepada Indonesia atau Matual Security Act  (MSA).
Kabinet Wilopo (1952-1953)  juga tidak berhasil melaksanakan pemilu karena parlemen melakukan mosi tidak percaya berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa di sumatera Utara.  Pada masa Kabinet Ali - Wongso (1953-1955)  persiapan pemilu mulai dilakukan dengan membentuk panitia pemilihan baik pusat maupun daerah. Memasuki tahun 1955 mulai timbul ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan yang sering berganti-ganti.tanpa dapat menyelesaikan program kabinetnya.  Kabinet jatuh disebabkan oleh  karena partai-partai politik lebih mementingkan partainya yang ingin duduk di pemerintahan sehingga dilakukanlah upaya-upaya untuk mencari-cari kelemahan lawan agar dapat dijatuhkan keadaan demikian tidak mungkin dipertahankan. Untuk itu perlu dilaksanakan pemilihan umum secepatnya untuk memilih para anggota DPR yang bertanggung jawab, disampung memilih anggota  konstituante yang akan menyusun Undang-undang Dasar yang baru pengganti UUDS 1950. Setelah persiapan Pemilu dirasakan cukup maka pada tanggal 16 April 1955, panitia pemilihan umum pusat mengeluarkan pengumuman  bahwa pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR akan dilaksanakan tanggal 29 September 1955 dan untuk anggota konstituante dilaksanakan  tanggal 15 Desember 1955.  Sementara itu Kabinet Ali - Wongso harus meletakkan jabatan karena dimosi tidak percaya DPR  akibat dari perpecahan dalam Kabinet dan  munculnya gerakan separatis di beberapa daerah Pemiliham umum kemudian baru dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)  yang diikuti 39 partai politik dan perorangan  dengan undang-undang pemilu No.7 Tahun 1953, Lembaran Negara No.29 tahan 1953 dengan azas pemilu Umum, Berkesamaan, Langsung, Rahasia dan Bebas
Pemilihan umum pertama ini berlangsung dua tahap yakni tahap pertama berlangsung   tanggal 29  September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua berlangsung tanggal
15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Hasil pemilu menunjukkan ada empat partai politik yang mendapat perolehan suara terbanyak  yakni Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Sementara Jumlah anggota DPR sebanyak 272 orang dan anggota Konstituante sebanyak 270 orang, yang pelantikannya dilaksanakan pada  tanggal 10 Nopember 1956.

3. Gangguan Keamanan dalam Negeri dan Penanggulangannya.
A.  Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI/TII)
DI/TII pertama kali diproklamirkan oleh SM. Karto suwiryo  di desa Cisayong ,Tasik Malaya
Jawa Barat  pada tanggal 7 Agustus 1949, sebagai akhir dari penolakan Kartosuwiryo terhadap  perjanjian Renville dan  penolakan terhadap perintah Untuk memimdahkan pasukannya dari Jawa Barat ke  Jawa Tengan (Hijrah). Ketika pasukan Siliwangi melakukan long march  dari Jawa Tengah ke Jawa Barat DI/ TII berusaha menghalanginya sehingga terjadi berbagai pertempuran dintaranya di desa  Astralina ,Malangbong. Keberadaan DI TII  telah mengganggu Keamanan dan ketertiban Masyarakat di jawa baratkarena   mereka  melakukan pemerasan, pemaksaan dan teror agar rakyat mau membentu gerakan DI TII. Keadaan ini berupaya ditanggulangi pemerintah dengan mengirim Moh. Natsir ( Ketua Partai Masyumi)
Untuk menemui SM. Kartosuwiryo dan mengajak untuk kembali kepangkuan Republik Indonesia namun tidak berhasil pemerintah kemudian  mengambil tindakan tegas dengan menggelar operasi militer untuk menumpas DI TII  di Jawa Barat dengan nama operasi Pagar Betis  berhasil menangkap SM Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962 di gunung Geber daerah majalaya dengan bantuan  dari rakyat.
Di beberapa daerah lain juga muncul DI/TII seperti di Jawa Tengah Yang dipimpin Amir Fatah
melakukan proklamasi  tanggal 23 Agustus 1949. Amir Fatah mendapat dukungan dari sisa-sisa anggota Angkatan Umat Islam dipimpin kiai Somalangu,  anggota batalyon 426 Divisi Diponegoro dan anggota gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC).  Untuk menumpas DI TII di Jawa tengan Pemerintah menggelar operasi militer dengan nama operasi Benteng Negara dan pembentukan pasukan khusus Benteng Raiders.  Amir Fatah berhasil ditembak mati pada tahun 1954 dalam operasi Guntur .
Di Aceh DI TII diproklamirkan  pada tanggal 20 September 1953 oleh Tengku Daud Beureuh  akibat perubahan status Aceh menjadi keresidenan dalam Propinsi Sumatera Utara. Penyelesaian DI TII Aceh dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17-28 Desember 1962 atas prakarsa Pangdam I Iskandar Muda Kol. M. Yasin.
Di sulawesi Selatan DI TII di Proklamasikan Kahar Muzakar  pada tahun 1952 sebagai akibat dari kekecewaan-nya terhadap pemerintah pusat yang menolak agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) diterima menjadi  APRIS. Untuk menangulangi pemberontakan Kahar Muzakar Pemerintah melakukan operasi militer dan pada tahun 1965 pasukan TNI berhasil menembak mati Kahar Muzakar. Di Kalimantan Selatan DI TII diproklamirkan  pada tanggal 10 Pebruari 1950 oleh Ibnu Hadjar karena terpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik pada saat itu.  Pasukannya dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Untuk menanggulangi pemberontakan Ibnu Hadjar  pemerintah melakukan upaya diplomasi namun tidak berhasil mengajak Ibnu Hadjar menghentikan petualangannya. Pemerintah kemudian menugaskan TNI untuk melakukan tindakan militer.Pada tahun 1959 Ibnu Hadjar berhasil ditangkap dan kemudian dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.

 

B. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan APRA yang    berlangsung  pada  tanggal   23 Januari 1950  di  Bandung berhasil memporak- porandakan markas  Divisi Siliwangi dan menguasai kota  Bandug  dipimpin     oleh seorang perwira Belanda bernama Kapten Raymond Westerling dengan  kekuatan   sekitar   800 orang eks tentara KNIL Mereka   berusaha   mempertahankan   bentuk   negara   Federal,   ingin mempertahankan Negara Pasundan dan ingin agar eks KNIL tetap diakui sebagai  tentara  resmi di       tiap  negara  bagian.    Pemberontakan  di   Bandung   merupakan    taktik   mereka    untuk mengalihkan    perhatian pemerintah, sebab tujuan    sebenarnya   memasuki   dan     menguasai Jakarta agar mereka leluasa menangkap dan    membunuh    mereka yang  dianggap  dalang dari perubahan Negara Federal ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa orang Tokoh yang akan menjadi sasaran APRA :       Menteri Pertahanan kabinet RIS
Sri Sultan Hamengkubuwono IX,   Sekretaris Pertahanan Mr. Ali Budiardjo   dan     Kepala Staf Angkatan Perang     Kol.  TB. Simatupang.
Penangulangan Pemberontakan APRA dilakukan dengan    mengirim  Pasukan TNI  ke Bandung dan mengirim kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara     Perdana Menteri RIS Drs. Moh Hatta segera melakukan   perundingan    dengan      Komisaris Tinggi  Belanda di Jakarta Mayor Jendral Engels yang berhasil mengeluarkan  kesepakatan   mendesak  Westerling agar segera meninggalkan Bandung. Pasukan APRA   segera   meninggalkan   Bandung  menuju Jakarta.  Pasukan TNI  berupaya  melakukan Pengejaran   dan   pada   tanggal    24 Januari 1950 pasukan APRA berhasil diporakporandakan     oleh   Pasukan    TNI  di    daerah  Pacet  Cianjur Kapten  Westerling sendiri   berhasil   melarikan  diri   dengan pesawat     Belanda   Catalina  ke Singapura. Setelah TNI   berhasil nemumpas APRA dan Memulihkan   keamanan  di   Bandung, Pemerintah berhasil mengusut dalang dari Peristiwa APRA adalah  Sultan  Hamid   II   seorang menteri tanpa forto polio yang kemudian ditangkap pada tanggal 5 April 1950

C. Pemberontakan Kapten Andi Azis
Pembentukan  APRIS  menimbulkan  masalah  keamanan   baru pasca  pengakuan   kedaulatan seperti di  Sulawesi Selatan, para bekas KNIL merasa kedudukan dan    wibawanya    terancam, sedangkan anggota TNI masih mencurigai nasionalisme para   eks  KNIL  karena    merupakan  kakitangan Belanda  dan  musuh TNI selama ini,  Padahal TNI  dan    KNIL    akan    digabung menjadi APRIS. Pasukan eks KNIL dibawah pimpinan Andi Azis bergabung  kedalam  APRIS pada tanggal 30 Maret 1950 di Sulawesi   Selatan yang   pelantikannya   dilakukan oleh  letnan Kolonel  A.J Mokoginta 
( pejabat Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur).
Sementara itu untuk memperkuat pasukan APRIS di Selawesi   Selatan  Pemerintah    mengirim tambahan pasukan dari Pusat di pimpin oleh Mayor Worang untuk   bergabung  dengan  APRIS  di  Sulawesi Selatan.  mengetahui  adanya   pengiriman  pasukan  tambahan kesulawesi Selatan  Andi Azis    kemudian    menyatakan    Pasukannya  sebagai      Pasukan Bebas  dan    langsung mekakukan  penyerangan terhadap markas-markas  TNI  di  Makasar  dan    berhasil   menawan  Letkol AJ Mokoginta beserta pasukannya. Pasukan Andi Azis  Juga berhasil     Menguasai  kota Makasar  dan menyatakan  dirinya      sebagai    pembela  Negara  Indonesia  Timur     sekaligus mengeluarkan tuntutan agar pemerintah mempertahankan keberadaan Negara Indonesia  Timur,  Kemanan di wilayah NIT menjadi tanggung jawab APRIS  dari KNIL dan menolak kedatangan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan.             Pemerintah menganggap tindakan Andi Azis telah melanggar displin tentara sehingga pemerintah   memerintahkan Batalyon Worang untuk segera mendarat dan mengambil alih keamanan,  serta mengeluarkan ultimatun kepada Andi Azis agar segera melaporkan diri ke Jakarta dalam jangka waktu 4 x 24 jam    untuk       mempertanggung  jawabkan perbuatannya  terhitung mulai tanggal 8 April 1950.  Ultimatum  pemerintah ini tidak dilaksanakan Andi Azis sehingga pemerintah menyatakan Andi Azis sebagai pembrntak. Presiden memerintahkan TNI/APRIS untuk melakukan penumpasan.
Untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan Andi Azis Pemerintah mewmbentuk opasukan ekspedisi yang dipimpin Kolonel Alek Kawilarang ( Panglima Tentara     Teritorium  Indonesia Timur) dengan kekuatan 12 000 Pasukan , angkatan darat,laut,  udara dan Brimob.  Mengetahui besarnya pasukan  yang  dikerahkan  untuk    menumpas  gerakannya,    Andi Azis     kemudian                 menyerahkan diri kepada letkol A.J. Mokoginta.  Andi Azis dibawa ke Jakarta  dan dihadapkan ke pengadilan Militer yang kemudian menghukumnya 15 tahun Penjara
Penanggulangan keamanan selanjutnya dilakukan dengan mengadakan perundingan antara  Kol Alek Kawilarang dengan Mayor Jendral Scheffellar di Hotel City Makassar pada bulan Agustus 1950  yang berhasil menyepakati :   Belanda  akan  menarik  pasukan  KNIL  dari  Makasar dan Belanda akan menyerahkan senjata eks KNIL kepada APRIS

D. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS timbul karena keinginan    mempertahankan  NIT,    penolakan      Maluku bergabung dengan RI, dan  keinginan  untuk   mempertahankan   bentuk  negara  federal    RIS. Proklamasi RMS yang dilakukan oleh   Dr. Christian  Robert  Steven  Soumokil  pada    tanggal 24 Aprul 1950, setelah  memperoleh dukungan dari beberapa tokoh Maluku seperti  Manusama,  dan  para  rajapati merupakan pucak dari  petualangan   politik Soumokil  selama ini untuk tetap mempertahankan    sistim  federalisme  di Indonesia,      dengan  menggunakan  para  eks KNIL  dilakukanlah upaya untuk menguasai seluruh daerah Maluku Tengah, dengan aksi-aksi   Teror, penculikan,  pembunuhan  dan    pembakaran-pembakaran   rumah   penduduk   yang   dianggap menolak RMS.  Dalam  mennggulangi gerakan sepratis RMS  pemerintah  kemudian  mengirim para tokoh-tokoh yang berasal dari  Maluku seperti;  Dr. J. Leimena,  Ir. Patuhena,  Pellaupessy dan Rehatta untuk melakukan perundingan dengan    tokoh RMS,   Dr. Soumoki  agar  bersedia kembali bergabung dengan RI  namun  usaha  ini gagal.    Pemerintah    berupaya     secepatnya menanggulangi pemberontakan RMS agar tidak semakin meluas. Pemerintah segera membentuk ekspedisi militer untuk menumpas RMS dibawah     pimpinan  Panglima  Tentara     Teritorium Indonesia Timur Kolonel Alex Kawilarang  dengan   mendapat  tambahan  pasukan  dari  Divisi Siliwangi ekspedisi militer penumpasan RMS disebut   Gerakan Operasi Militer ( GOM)  yang  juga melibatkan angkatan Laut dan udara Pada    tanggal  14 Juli1950  Pasukan  Apris  berhasil mendarat di Laha pulau Buru, kemudian dilanjutkan    ke  Seram dan  Ambon   Pasukan  APRIS berusaha merebut benteng  Niew Victoria  dalam pertempuran komandan Grup II APRIS Letkol Slamet Riyadi gugur. Setelah APRIS berhasil menguasai Ambon  banyak      tokoh  RMS  yang dapat ditangkap termasuk Dr. Soumokil  sedangkan  Ir Manusama berhasil  melarikan  diri    ke Belanda.

 

E. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Perublik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta  (PRRI/PERMESTA)
PRRI/PERMESTA  merupakan gerakan yang berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagai ungkapan rasa ketidak puasan kepada pemerintah pusat menyangkut alokasi anggaran pembangunan, pertentangan politik   yang berlarut-larut di pusat dan munculnya konsepsi Demokrasi Terpimpin, menimbulkan ketidak puasan diberbagai daerah dengan membentuk dewan daerah seperti di Sumatera Barat (Dewan Banteng) dipimpin letkol Ahmad Husein, Di Sumatera Utara  ( Dewan Gajah ) dipimpin Kolonel Maluddin Simbolon, di Sumatera Selatan (Dewan Garuda) dipimpin Letkol Kalimantan Selatan ( Dewan Lambung Mangkurat) dipimpin letkol Dahlan Djambak dan di Manado ( Dewan Manguni) dipimpin letkol Ventje Sumual.Pembentukan Dewan-dewan daerah menunjukkan adanya perpecahan dalam angkatan darat dan perpecahan politik yang mengara pada perpecahan bangsa Indonesia, untuk menyelesaikannya pemerintah pada tanggal 9-14 September 1957 menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang dihadiri tokoh-tokoh Militer dan sipil dari seluruh tanah air namun musyawarah gagal menghasilkan formula penyelesaian, sehingga gerakan dewan-dewan daerah semakin berkembang dan menjadi gerakan terbuka menentang pemerintah. Pada tanggal 10 Februari 1958 ketua dewan Banteng Kolonel Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah agar presiden membubarkan kabinet Juanda dalam waktu 5 x 24 jam dan agar segera membentuk kabinet baru dengan menunjuk Sri Sultan HB IX dan Drs. Moh Hatta sebagai formatur pembentuk kabinet.
Pemerintah menolak ultimatum dewan Banteng  dengan  memecat seluruh perwira yang terlibat dalam dewan-dewan daerah, KSAD Mayor Jendral AH. Nasution memutuskan untuk membekukan Komando dan staf Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST)  semua tugas dan tanggungjawab diambil alih KSAD mulai tanggal 12 Februari 1958.  Tindakan Pemerintah tersebut   ditanggapi oleh Ketua Dewan Banteng Kolonel Ahmad Husein dengan memproklamirkan berdirinya PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 dan membentuk pemerintahan sendiri dengan perdana memteri Mr. Syafruddin Prawira negara. Pada tanggal 17 Februari 1958 Komando daerah militer Sulawesi Utara dan Tengah letkol D.J. Somba menyatakan mendukung PRRI dan memutuskan hubungan dengan Pemerintah RI dengan mengeluarkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA).
Untuk menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA pemerintah melalui KSAD Mayjend AH. Nasution menggelar operasi militer dengan menggunakan kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Operasi militer untuk menumpas PRRI adalah : Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani  untuk daerah padang dan Bukit tinggi, Operasi Tegas  dipimpim Kolonel Kaharuddin Nasution untuk daerah Riau dan Pekan Baru Operasi Sapta marga dipimpin Brigjend. Jati Kusumo untuk Sumatera Utara Operasi Sadar dipimpin Kolonel Ibnu Sutowo untuk Sematera Selatan Sedangkan  untuk  menumpas  Permesta   digelar  operasi  militer  dengan  nama  operasi   Sapta Marga   yang    mencakup wilayah  Sulawesi  Utara   bagian tengah  dipimpin letkol Sumarsono,   Bagian selatan  oleh Letkol Agus Priyatna,  kepulauansebelah utara Manado oleh  letkol Magonda  dan  untuk  Selawesi Utara  Letkol Hendradiningrat.    Dalam penumpasan Permesta pasukan TNI sering mandapat kesulitan karena PRRI/Permesta mendapat bantuan dari pihak asing,   terbukti ketika TNI berhasil menembak jatuh pesawat B-26  yang  dipiloti oleh  Warga Amerika Serikat  bernama  Allan Lawrence Pope.  Setelah melakukan operasi militer hampir tiga setengah  tahun TNI berhasil menumpas  PRRI/Permesta  dan    tokoh-tokoh nya kemudian menyerah beserta para pasukannya sampai pertengahan tahun 1961.

4. Penggalangan Kerja Sama Internasional dan Solidaritas Antarbangsa

­­­­­­­­­­­­­­­
1. Konferensi Asia Afrika.
Suasana politik dunia pasca Perang dunia II  sangat mencemaskan negara-negara di kawasan Asia Afrika.kemunculan Blok Barat dan Blok timur yang dilanjutkan dengan timbulnya perang dingin  akan mengakibatkan kawasan Asia Afrika menjadi sasaran sekaligus korban karena tidak memiliki kekuatan untuk menangkal baik bidang politik, ekonomi maupun militer sehingga banyak negara  terpengaruh dan menjadi memihak salah satu blok yang tanpa disadari telah menjadi musuh blok lainnya, keadaan ini dialami kawasan Indo Cina. Untuk  membantu mencari pemecahan  masalah ini pada tanggal 28 April -2 Mei 1954 dilakukan konferensi di Colombo Srilanka yang dihadiri Perdana Menteri Srilanka  Sir john kotelawala, Perdana Menteri Indonesia  Ali Sastro Amidjoyo, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma U Nu dan Perdana Menteri Pakistan Mohamad Ali. Dalam konferensi Colombo muncul gagasan dari Indonesia agar pertemuandiperluas dengan Pemimpin-pemimpin negara Asia Afrika Lainya karena;  kedua benua letaknya berdekatan dan dalam berbagai hal saling melengkapi,  dalam bidang keturunan, agama, dasar falsafah, budi pekerti, persamaan menjadi korban imperialisme barat, dan persamaan dalam masalah pembangunan sosial budaya terutama pendidikan.
Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut pada tanggal  28-29 Desember 1954 kembali didakan konferensi di Bogor  yang dihadiri lima kepala pemerintahan peserta konferensi colombo yang kemudian disebut konferensi  panca negara II  yang berhasil metetapkan antara lain :
a.    K A A  akan diselenggarakan di Bandung  pada bulan April tahun 1955
b.    Kelima negara peserta konferensi Bogor akan menjadi  negara sponsor KAA
c.    Mengundang 25 negara di kawasan Asia Afrika
d.    menetapkan agenda dan merumuskan pokok-pokok tujuan KAA  diantaranya :
1. memajukan kemauan baik dan kerja sama dalam menjelajah  dan memajukan kepentingan-
    kepentingan bersama serta  memperkokoh hubungan persahabatan dan tetangga baik
2. meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara
    yang diwakili
3. mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi  dan kebudayaan dari negara-negara
    yang diwakili
4. mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika,
   seperti masalah mengenai   kedaulatan nasional, rasialisme dan kolonialisme
5.meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat
   mereka berikan dalam usaha mememajukan perdamaian dan kerja sama dunia.
Koferensi Asia-Afrika berlangsung tanggal 18-25 April 1955 di Bandung dan dibuka oleh Presiden Sekarno dengan ketua Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo, Sekretaris Dr. Ruslan Abdul Gani di hadiri 29 negara-negara kawasan Asia Afrika   kecuali Rhodesia (masalah  situasi politik dalam negeri). KAA berhasil membuat beberapa keputusan diantaranya adalah :
1.    Memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam bidang sosial, ekonomi dan
        kebudayaan
2.    Menuntut kemerdekaan atas Aljazair Tunisia dan Marokok.
3.    Menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman
4.    Menentang diskriminasi, ras dan kolonialisme
5.    Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia
Selain beberapa keputusan diatas KAA juga menyepakati  sepuluh prinsip dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam Piagam Bandung atau yang lebih dikenal dengan Dasa Sila Bandung

2. Konferensi London Tentang Terusan Suez.
Terusan Suez yang penggaliannya dilakukan oleh Ferdinand de lessep dimulai tanggal 15  April1859 dan diresmikan  pada tanggal 17 Nopember 1869  merupakan penghubung antara benua Asia-Afrika, dan Eropa dan sangat penting artinya bagi pelayaran dan perdangangan dunia. Terusan Suezmemiliki panjang 158 km, lebar 80- 125 m, dan kedalaman 11- 35,5 meter. Mengingat pentingnyaTerusan Suez  yang menghubungkan laut Tengah dengan Laut Merah ini, maka perlu diatur pemakaiannyaagar tidak menimbulkan masalah diantara negara-negara pengguna dan kawasan Timur Tengah khususnya  negara Mesir Pada tanggal 29 Oktober 1888 diadakan perjanjian Internasional di Istambul Turki. Konvensi Istambulberhasil membuat kesepakatan antara lain:
- Terusan Suez harus terbuka bagi semua jenis kapal baik dimasa damai maupun dimasa perang
- Negara manapun dilarang memblokade Terusan Suez
- Pemerintah Mesir berkewajiban mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya
   Konvensi Istambul
Berdasarkan konvensi Istambul diatas, Terusan Suez Berstatus Internasional  dan tidak dibatasi masaberlakunya. Negara-negara pemakai benar-benar mentaati Konvensi Istambul termasuk negara Mesir.
Pada tanggal 23 Juli 1952 terjadi revolusi politik di Mesir  Raja Farouk diturunkan  dari tahta oleh perwira muda Muhammad Najib dan Gamal Abdul Nasser dan Mesir menjadi Republik dengan presiden pertama Muhammad Najib yang kemudian digulingkan oleh Gamal Abdul Nasser pada tahun  1953. Pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser  dilakukan pembangunan di berbagai bidang  yang kemudian memer-lukan biaya yang cukup besar terutama untuk pembangunan Bendungan Aswan.  Dalam memenuhi biayapembangunanyang cukup besar tersebut Presiden  Mesir  Gamal Abdul Nasser mengumumkan  NasionalisasiTerusan Suez kedalam wilayah Mesir pada tanggal 26 Juli 1956 sehingga menimbulkan krisis Suez.Tindakan mesir menasionalisasi Terusan Suez  mendapat reaksi Internasional khususnya Prancis dan Inggris yang menganggap Mesir telah melanggar Konvensi Istambul 1888, sehingga Prancis dan Inggris merencanakan untuk membantu Israel yang saat itu sedang berselisih dengan Mesir, mencegah rencana Prancis  Inggris dan agar krisis Suez tidak semakin memanas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Jhon Foster Dulles mengusulkan agar  melakukan konferensi Internasional membahas Status Terusan Suez .Konferensi berhasil diadakan di London Inggris pada tanggal 16 Agustus 1956 yang dihadiri 20 Negara,namun tidak dihadiri Mesir. Dalam konferensi  London berhasil di buat keputusan; Terusan Suez  tetap berstatus Internasional, pembentukan suatu badan Internasional untuk mengelola Terusan Suez.
Pemerintah Mesir menolak seluruh keputusan Konferensi London akibat penolakan Mesir tersebut mengakibatkan Prancis dan Inggris menarik seluruh tenaga ahli, militer dan pilot-pilotnya dari Terusan Suez yang kemudian dibalas Mesir dengan mendatangkan tenaga ahli  dan pilot-pilot dari Rusia dan sekutunya.Masalah Terusan Suez kemudian di bawa ke sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan september 1956. Dalam sidang DK. PBB muncul usul dari Sekjen PBB Dag  Hammarskjold  untuk menyelesaikan konflik Terusan Suez  yaitu :
1.  Transit bebas dan terbuka melalui Terusan Suez tanpa  perbedaan  politik dan tehnik
2. Kedaulatan Mesir atas terusan Suez  harus dihormati
3.  Pengoperasian terusan Suez  harus bebas dari pilitik setiap negara
4. Penetapan bea tol harus diputuskan bersama antara Mesia dan negara pemakai
5. Sebagian dari pendapatan harus digunakan untuk pengembangan Terusan Suez
6. Jika terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan damai melalui arbitrase Internasional.
Mesir menyatakan menerima keenam prinsip tersebut dan menolak hasil konferensi London,
sedangkan Prancis dan Inggris merasa kurang puas dan menganggap Mesir telah melanggar konvensiIstambul. Ketegangan semakin memanas di sekitar TerusanSuez. Secara mendadak Israel kemudian menyerang  daerah Semenanjung Sinai  sampai bagian selatan Terusan Suez
pada tanggal 30 Oktober 1956, disusul dengan serangan gabungan Prancis dan Inggris atasTerusan Suez tanggal 6 Nopember 1956 mereka menduduki Port Said pintu masuk Terusan Suez dari Laut tengah.  Penyerangan Prancis, Inggris dan Israel atas Mesir mendapat reaksi dari masyarakat Internasional dan DK PBB segera melakukan sidang membahas krisis Suez. Atas Usul dari Menteri Luar Negeri Kanada  Lester B. Pearson. PBB memutuskan untuk membantuk pasukan  perdamaian  yang akan ditempatkan di daerah Sinai Mesir dengan nama UNEF.
Terusan Suez Pada Tahun 1958 sepenuhnya menjadi milik Mesir setelah Prancia dan Inggris menarik pasukannya atas desakan Amerika Serikat, namun Terusan Suez baru dibuka kembali pada tahun 1975.

3. Pengiriman Pasukan Perdamaian Garuda I.
Pertikaian dan peperangan yang terjadi di timur Tengah sebagai dampak dari Nasionalisasi Terusan Suez oleh Pemerintah Mesir di bawah Presiden Gamal Abdul Nasser  perlu segera diakhiri dengan perdamaian. Langkah-langkah perdamaian telah diambil oleh PBB dengan membentuk pasukan perdamaian pada tanggal 6 Nopember 1956 atas usul Menteri Luar negeri Kanada Lester B. Pearson yang akan dikirim ke wilayah Mesir.  Indonesia sebagai bangsa yang cinta perdamaian  telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Pasukan Penjaga perdamaian PBB tanggal 8 Nopember 1956. Kesediaan Indonesia mengirim pasukannya bergabung dengan UNEF dilandasi  keinginan untuk turut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana yang tertuang dalam tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 alunea ke-empat dan semangat politik Luar negeri Bebas Aktif. Sebagai realisasi kesediaan Indonesia mengurim pasukan perdamaian dibawah bendera PBB, maka pada tanggal 28 Desember 1956 dibentuk pasukan berkekuatan 550 Orang. Personil Pasukan diambil dari kesatuan-kesatuan Teritorium IV/ Diponegoro dan Teritorium V/ Brawijaya  dengan pimpinan pasukan Kolonel Hartoyo, kemudian digantikan Kolonel Suadi. Pasukan diberi mana Pasukan Garuda yang bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB  United Nation Emergency Forces (UNEF),  pemberangkatannya dilakukan dalam sebuah upacara di depan istana negara  pada bulan Januari 1957. Setelah Pasukan Garuda  sukses mengemban  misi perdamaian di daerah Sinai, PBB kemudian sering meminta Indonesia  untuk mengirim pasukanya untuk bergabung dalam misi-misi perdamaian di berbagai negara yang sedang bertikai.

4. Deklarasi Djuanda.
Negara Indonesia berdasarkan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda maka jelaslah bahwa yang menjadi wilayah dari RI  mulai dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan, mengenai wilayah daratan RI jelas berdaulat, hanya wilayah lautan Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat  mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, dan dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara Kesatuan RI. Hal ini terjadi kerena Indonesia masih mempergunakan  penentuan batas laut teritorial warisan Belanda  yaitu Ordonansi tentang laut  teritorial dan Daerah Maritim (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie ) tahun 1939 menyatakan bahwa batas laut teritorial adalah 3 Mil diukur dari pantai setiap pulau pada saat air laut surut.Ordonansi tahun 1939 menyebabkan wilayah Indonesia antar Pulau menjadi terpisah oleh laut bebas dan akan dapat membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia.  Bagi pemerintah Indonesia Pandangan tentang masalah kelautan  yang telah berabad-abad dipakai masyarakat dunia seperti;  Ajaran Res Nullius; menyatakan bahwa laut tidak ada yang memilikinya dan oleh karena itu laut dapat diambil oleh  dan dimiliki oleh tiap-tiap negara. Ajaran Res Communis; Menyatakan bahwa laut merupakan  milik bersama masyarakat dunia  karena itu laut tidak dapat diambil dan dimiliki tiap-tiap negara, bukanlah penghalang untuk menyatakan sikap tentang laut teritorial, kerena masalah laut teritorial bagi Indonesia berhubungan langsung  dengan keutuhan, kedaulatan, keamanan dan bahkan ekonomi bangsa Indonesia. Dengan maksud untuk menjaga keamanan, keutuhan wilayah kedaulatan, menjaga kekayaan alam yang berada di lautan. Pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Ir. Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia yang disebut Deklarasi Juanda yang diantaranya berbunyi: “ bahwa segala perairan di sekitar, di antara    dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, Adalah    bagian- bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional  yang berada di bawd kedaulatan mutlak negara indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini   bagi kapal-kapal asing  dijamin selama tidak bertentangan dengan / mengganggu kedaulatan dan keselamatan  negara  Indonesia penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) di ukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau- pulau negara Indonesia “
Deklarasi Juanda tersebut dikeluarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip negara kepulauan atau Archipelago Principle/Wawasan Nusantara dengan dasar-dasar pokok pertimbangan sebagai berikut :
1.  Bentuk geografis indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari
     beribu- ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri
2.  Bagi keutuhan wilayah teritorial dan untuk melindungi kekayaan Indonesia,
     semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai
     satu kesatuan yang utuh.
3.  Penentuan batas laut teritorial,  seperti  termaktub dalam Territoriale Zee en
     Maritime Kringen Ordonantie  1939  Nomor 442  pasal 1 ayat 1  tidak sesuai
     dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan.
4.  Bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil
     tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam  melindungi keamanan dan
     keutuhan Negaranya.
Peryataan Pemerintah Indonesia  atau Deklarasi Juanda ditolak oleh negara Amerika Serikat,  Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru.  Sementara Uni Soviet dan RRC menyatakan mendukung. Pemerintah Indonesia untuk sementara menangguhkan pengukuhannya kedalam perundang-udangan serta menunggu reaksi dari masyarakat internasional. Pada bulan April 1958 di Jenewa Swiss dilangsungkan konferensi Hukum laut yang pertama namun tidak mengambil keputusan tentang pengaturan laut teritorial berdasarkan Archipelago principle. Konferensi II tentang hukum laut kembali diadakan di Jenewa pada bulan Pebruari 1960. Dalam konferensi delegasi Indonesia berusaha memperjuangkan prinsip wawasan Nusantara namum belum dapat diterima. Walaupun belum dapat diterima masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya perjuangan konsep Deklarasi Juanda di forum internasional, sedangkan di dalam negeri pemerintah pada tanggal 18 Februari 1960 mengeluarkan  Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-undang  (Perpu) No. 4/ Prp tahun 1960  yang mengukuhkan prinsip-prinsip Deklarasi Juanda.  Konsep Wawasan Nusantara atau negara kepulauan  (Archipelago Principle)  baru mendapat pengesahan Internasional dalam konferensi Hukum laut Internasional III di Montego Bay  Jamaika  pada tanggal 10 Desember 1982  yang dimuat dalam pasal 46-54 United Nation Conventuon On The Law Of  The Sea  (UNCLOS) 1982.

 

5.  Dekrit Presiden 5 Juli 1959  dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

 A.  Materi

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
            Dekrit  yang berati maklumat atau keputusan  yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di umumkan  kepada  masyarakat suatu negara atau masyarakat seluruh dunia,  bagi Indonesia dekrit tidak diatur dalam konstitusi  negara,    oleh karenanya dekrit tidak memiliki dasar hukum yang kuat,  biasanya dasar hukum yang dipakai dasar hukum tidak tertulis dalam keadaan darurat dan berdasar pada kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara. Seperti Pernyataan Makamah Agung RI pada tanggal 11 Juli 1959, bahwa keadaan  yang dapat  membahayakan negara, Kepala  negara bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan negara..
Kondisi kehidupan politik dalam pemerintahan negara Indonesia sampai pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal  27 Desember 1949 belum juga stabil, pertentangan antar partai dan elit politik terus mewarnai kehidupan politik di Indonesia hal ini terus berlanjut sampai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 dengan sistim demokrasi liberal  berlandaskan UUD S 1950. Pertentangan antar partai dan elit politik semenjak tahun 1950 semakin parah, pertentangan telah mengarah kepada usaha untuk menjatuhkan lawan politik dengan mencari-cari kelemahan lawan. Hal ini  sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan terhambatnya pembangunan nasional karena kabinet yang berkuasa tidak dapat menjalankan program-program  kaninetnya  sampai selesai  dan sering dipaksa untuk menyerahkan mandatnya sebelum  masa tugasnya selesai,  kondisi ini menyebabkan kabinet tidak dapat bertahan lama dan pergantian kabinet menjadi hal biasa. Dalam upaya memperbaiki situasi politik Indonesia  pada tahun 1955 di lakukan Pemilihan umum untuk memiliki anggota konstituante yang akan menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950, sekaligus menyusun dasar-dasar kehidupan politik bangsa yang akan dilaksanakan  oleh pemerintah.  Pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPR yangdiharapkan dapat menjalan- tugasnya sesuai keinginan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan bangsa, perbaikan terhadap situasi politik yang  dapat menghambat pembangunan dan  memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah dilakukan dengan mengadakan pemilihan umum pada tahun 1955,  harapan perbaikan berada pada Para anggota DPR dan konstituante hasil pemilu yang pelantikannya dilakukan tanggal 10 Nopember 1956, dalam melaksanakan tugas-tugasnya  tidak  dapat melepaskan diri dari pengaruh partai,  kelompok dan golongannya. DPR  teryata lebih senang memperjuangkan kepentingan partainya dari pada kepentingan rakyat. Dalam Badan konstituante juga terjadi perdebatan- perdebatan  yang belarut-larut tanpa dapat membuat rumusan UUD baru yang dapat diterima semua pihak. Suasana demikian semakin memperkeruh kondisi politik nasional  yang menimbulkan ketidak percayaan kepada pemerintah pusat.
Munculnya dewan-dewan di beberapa daerah  di Indonesia  merupakan cerminan dari kegagalan para elit politik DPR, Badan Konstituante  dan  Pemerintah untuk  menciptakan suasana politik yang stabil. Dalam bayang-bayang akan kegagalan Konstituante menyusun UUD  baru. Presiden Soekarno  mengeluarkan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Pebruari 1957 yang berisikan :
a. Sistim demokrasi liberal ala barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia oleh
    karena itu perlu diganti dengan sistim demokrasi terpimpin
b. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk kabinet Gotong royong terdiri dari
    semua partai politik dan golongan
c. Perlu dibentuk Dewan Nasional  yang beranggotakan golongan-golongan fungsional dalam
    masyarakat, untuk memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Konsepsi presiden mendapat reaksi penolakan dari partai Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan Partai Rakyat Indonesia mereka menilai bahwa  konsepsi presiden tersebut  mengarah pada perubahan ketatanegaraan dan sistim pemerintahan dan menjadi tugas Badan Konstituante, sementara PNI dan PKI menilai bahwa konsepsi presiden dapat menjadi solusi penyelesaian krisis politik yang terjadi pada waktu itu. Suasana pro dan kontra terhadap konsepsi tersebut terus berlangsung dan bahkan di beberapa daerah yang telah membentuk dewan-dewan daerah kemudian menyatakan memisahkan diri dari RI dengan memproklamasikan PRRI/ PERMESTA. Dalam situasi  dan kondisi yang dapat menyebabkan negara dan bangsa terpecah-pecah, Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 dihadapan para anggota konstituante menyampaikan amanat yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan kembali ke UUD 1945.
Menanggapi anjuran Presiden Soekarno tersebut, Konstituante kembali mengadakan sidang untuk melakukan pemungutan suara pada tanggal 30 mei 1959, hasilnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, akan tetapi jumlah suara tidak mencapai dua per tiga seperti tercamtum   dalam pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang tanggal 1  Juni dan tanggal 2 Juni 1959 namum hasilnya tetap tidak  mencapai dua per tiga, pada tangal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses yang di ikuti   dengan  peryataan beberapa  fraksi untuk  tidak menghadiri sidang. Keadaan ini memperlihatkan ketidak mampuan para anggota konstituante untuk memecahkan permasalahan UUD dengan menggunakan sistim demokrasi liberal. Kegagalan Konstituante menyusun  dan menetapkan UUD, munculnya gangguan keamanan berupa gerakan separatisme, Situasi dan kondisi politik dalam negeri  yang tidak menentu.    Menimbulkan desakan kepada presiden Soekarno untuk segera mengakhirinya dengan mengeluarkan Dekrit.  Akhirnya Presiden Soekarno pada hari Minggu    tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 Wib membacakan Dekrit Presiden di Istana negara yang berisikan antara lain :
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.Pembentukan MPRS dan DPAS.
Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,  maka  Kabinet Juanda dinyatakan Demisioner, akan digantikan kabinet baru dengan sistim Kabinet Presidensil atau berdasarkan UUD 1945,   dukungan terhadap  Dekrit Presiden ini datang dari Angkatan Perang, Makamah Agung dan  sebahagian besar Rakyat yang mendambakan terciptanya situasi politik dan keamanan yang stabil.

2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
            Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menetapkan kembali berlakunya UUD 1945,  sebagai landasan ketatanegaraan dan sistim pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno   memperkenalkan  sistim  Demokrasi Terpimpin  yang rumusannya  diambil dari UUD 1945 dan Pancasila sila ke empat. Demokrasi yang dipimpin oleh hitmak kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Kekuasaan terbesar   akan berada    pada lembaga     permuyawaratan / perwakilan (MPR dan DPR). Akan tetapi dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diartikan menjadi Demokrasi yang seluruh Kekuasaan berada di tangan eksekutif  (Presiden ). Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menyababkan Demokrasi Terpimpin menjadi menyimpang dari UUD 1945.Pelaksanaan demokrasi terpimpin   menyangkut bidang politik dimulai dari pembentukan kabinet kerja pada tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno sebagai    Perdana Menteri  dan Juanda sebagai memteri utama dengan program kerja; pemenuhan sandang, pangan, pemulihan keamanan dan      pengembalian Irian Barat. Pembentukan MPRS dengan Penetapan Presiden No 2 tahun 1959, melakukan pembentukkan DPAS dengan   penetapan Presiden No 3 tahun 1959.  Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato untuk memperingati HUT kemerdekaan ke 14  yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi kita yang lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia, dengan intisari  USDEK ( Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Tempimpin, Ekonomi terpimpin dan kepribadian bangsa), dalam sidang DPAS 23-25 september 1959 diusulkan agar Manipol Usdekdijadikan GBHN yang mendapat tanggapan dari Presiden dengan mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, Pengukuhan Manipol Usdek menjadi GBHN dan dikuatkan oleh MPRS dengan  Tap. MPRS No. 1 tahun 1960. Untuk mengamankan pelaksanaan Manipol Usdek dibentuk Front Nasional dengan penetapan presiden No. 13 tahun 1959  dengan tujuan; menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan semesta nasional dan mengusahakan pengembalian Irian Barat secepatnya.
Pada tahun 1960  Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dengan penetapan Presiden No.3 tahun 1960, dan menggantinya dengan membentuk DPR-GR melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960  yang seluruh anggotanya dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan tugas-tugas ; melaksanakan Manipol, Merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin.  Para anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 yang dibubarkan Presiden tersebut  telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama  dengan  pemerintah  sebagai  dukungan DPR  terhadap keluarnya Dekrit Presiden  dan  sistim demokrasi terpimpin.  Presiden pada tanggal 23 Juli 1959 melantik kembali para anggota DPR hasil Pemilu 1955 untuk menjalankan fungsinya sebagai mana tertuang dalam UUD 1945,  akan tetapi ketika DPR melaksanakan fungsinya yakni menolak Anggaran yang diajukan pemerintan untuk tahun 1961, Presiden bukannya memperbaiki atau menjalankan anggaran tahun sebelumnya tetapi langsung mengeluarkan Penpres No.3 Pembubaran DPR tahun 1960. Pada masa demokrasi terpimpin juga pemerintah tidak lagi melakukan politik Luar negeri Bebas Aktif melainkan menjalankan politik luar negeri Konfrontasi dengan membagi dunia ini menjadi dua kekuatan yakni kelompok negara-negara yang tergabung dalam Olds Established Forces dan negara-negara  yang tergabung dalam New Emerging forces dan Indonesia berada dalam kelompok negara New Emerging Forces (Nefo) yang berhadapan dengan negara Olds Estalished Forces ( Oldefo)  tindakan tersebut membawa Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri poros-porosan dan lebih mendekatkan diri pada kelompok negara-negara tertentu yang  dikenal dengan poros Jakarta, Peking Pyongyang dan Phnom Pen.  Pelaksanaan politik luar negeri yang demikian telah menjerumuskan Indonesia  menjadi negara yang menjauhkan diri dari kelompok negara-negara Oldefo dan ketika muncul fenomena baru berdirinya Negera federasi Malaysia, Pemerintah tidak mampu menerima kenyataan tersebut dan segera melakukan penolakan dengan menyebut bahwa pendirian negara Malaysia merupakan pekerjaan dari Neo kolonialisme yang harus dicegah. Pemerintah segera mengeluarkan Dwi Kora yang lebih dikenal dengan Ganyang Malaysia dan diikuti dengan pengiriman tentara ke perbatasan dengan Malaysia yang diteruskan dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB karena menolak Malaysia menjadi anggota PBB. Adapun ciri-ciri pelaksanaan Demokrasi Terpimpin antara lain :
1.   Dominasi Kekuasaan terpusat hanya ditangan Presiden Soekarno
2.   Politik menjadi Penglima
3.   Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara
4.   Peran Partai politik sangat minim dan bahkan tidak ada
5.   Terjadinya perangkapan jabatan antar lembaga tinggi dan tertinggi Negara
6.   Meningkatnya Peran dan dominasi politik PKI dalam pemerintahan
7.   Timbulnya pertentangan Antara Presiden Soekarno dengan TNI
8.   Keluarnya Republik Indonesia dari keanggotaan PBB
Dalam bidang ekonomi selama demokrasi terpimpin  dilaksanakan sistim Ekonomi Terpimpin dimana presiden menjadi pemegang kendali pengaturan prekonomian dan sangat terpusat pada presiden. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan ekonomi menjadi kurang menguntungkan oleh karena kegiatan ekonomi menjadi tidak lagi rasional dan pembangunan ekonomi cendrung dikaitkan dengan politik Pemerintahan seperti  melakukan pembangunan proyek-proyek mercusuar yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi seperti pembangunan Monumen Nasional, pembangunan Gelora senayan,  pelaksanaan Ganefo dan pelaksanaan Konfrensi-konfrensi Nefo yang menghabiskan biaya yang cukup besar, berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi, defisit anggaran yang terus menerus, peningkatan jumlah uang yang beredar tidak lagi mampu meningkatkan produksi atau memperlancar arus barang, inflasi sangat tinggi mencapai 400-700 %. Pemerintah juga melakukan kebijakan yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pemungutan sebagian dana dari hasil Ekspor dan Impor untuk membiayai pembangunan proyek-proyek mercusuar  dengan dalih Dana Revolusi. Dalam rengka mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Ekonomiu terpimpin. Pemerintah  membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) tahun 1962. Yang diteruskan dengan pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bapenas) pada tahun 1963, melakukan  Devalusai dan pemotongan uang seperti Mata uang Rp. 500,- menjadi hanya Rp. 50,- dan uang Rp. 1000,-keatas dihapus,  pembekuan simpanan pada Bank-Bank bagi simpanan diatas Rp. 25.000,-. Pada tanggal 28 Maret 1963 Pemerintah  mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau Dekon yang intinya bersifat nasional, demokratis, bebas dari sisa-sisa imperialisme. Pelaksanaannya tertuang dalam  14 buah peraturan  tanggal 26 Mei 1963 menyakut Ekspor-impor, harga dan lainya, namum usaha ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi terutara menurunkan inflasi. Pemerintah pada tanggal 17 April 1964 kembali mengeluarkan peraturan di bidang ekonomi, namun tidak juga berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi bahkan sampai tahun 1965 inflasi telah mencapai 65 %  sehingga pada bulan desember 1965 pemerintah kembali melakukan Devaluasi seruluh uang dengan seperseribunya ( Rp. 1000,- menjadi Rp.1,-). Adapun sebab sebab yang mengakibatkan terjadinya kesulitan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yaitu: Pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah ekonomi tidak rasional bahkan cendrung lebih bersifat politis dan tanpa kendali ( semaunya pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno). Tidak adanya ukuran yang jelas dan obyektif  untuk menilai suatu usaha atau hasil orang lain ( pemerintah menilai menurut kemauannya).

6.  Perjuangan Pengembalian Irian Barat.

A.  Materi

a. Perjuangan Diplomasi
Irian Barat yang merupakan wilayah Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, belum menjadi bagian sah negara RI hal ini disebabkan karena belanda tidak mengakui dan bahkan dalam perundingan Konferensi meja Bundar yang berlangsung di Belanda yang menghasilkan pengakuan kedaulatan RI, masalah Irian Barat ditunda pembicaraannya berdasar pada salah satu butir kesepakatan konferensi Meja Bundar. Irian Barat tetap status quo dan akan ditentukan setahun setelah pengakuan kedaulatan lewat jalan perundingan,  Pemerintah Indonesia menganggap bahwa masalah Irian akan dapat diselesaikandengan mudah berdasarkan hasil KMB, namun kenyataan menunjukkan lain walau telah setahun berlalu Belanda belum juga berniat untuk membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia pada hal Pemerintah Indonesia sangat memprioritaskan masalah  penyelesaian Irian Barat hal ini dapat dilihat dari dicamtumkannya masalah Irian Barat dalam setiap program kerja Kabinet semenjak tahun 1950.
Pada awalnya pemerintah Indonesia berusaha  menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi bilateral dalam lingkunngan Uni Indonesia Belanda namun usaha ini mengalami jalan buntu karena Belanda ingin tetap menguasai Irian Barat dan tidak berniat mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi dengan dunia Internasional  melalui forum-forum internasional dan tindakan pemerintah Indonesia diantaranya :

  1. Berupaya memasukkan masalah Irian Barat kedalam agenda sidang DK PBB namun tidak berhasil karena Belanda berhasil mempengaruhi anggota DK PBB dengan alasan bahwa masalah Irian Barat Adalah masalah Dekolonisasi Belanda Berupaya memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda sidang Majelis Umum PBB tidak mendapat tanggapan positif.
  2. Memasukkan masalah Irian Barat ke dalam Agenda sidang Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955dan berhasil mendapat dukungan dari peserta KAA.
  3. Membatalkan seluruh persetujuan  yang terdapat dalam KMB dan menyatakan tidak terikat dalam Uni Indonesia-Belinda
  4. Melakukan peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956  dengan Ibu kota Soa Siu di tidore dan mengangkat Zainal Abidin Syah menjadi Gubernur Irian Barat.
  5. Melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda semenjak 17 Agustus 1960
  6. Menganggat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB  yang disampaikan Presiden Soekarno dalampidatonya yang berjudul “ To Build the World A New”: ( Membangun Dunia Baru). Pada bulan September 1960. Berbagai perjuangan diplomasi yang diklakukan belum juga menunjukkan titik terang mengenai pengembalian Irian Barat kepada Indonesia.

b. Konfrontasi Ekonomi.
Dalam rangka  memperkuat perjuangan diplomasi pembebasan  Irian Barat  dilaksanakan pula penekananekonomi terhadap Belanda berupa tindakan konfrontasi ekonomi terhadap seluruh aktivitas perekonomian yangada kaitannya dengan Belanda. Konfrontasi ekonomi yang berupa aksi-aksi mulai dilakukan di Indonesiasemenjak tahun 1957. Aksi-aksi dalam rangka konfrontasi ekonomi tersebut antara lain :

  1. Melakukan Rapat Umum di Jakarta tanggal 18 November 1957 yang disusul dengan aksi pemogokan total semua buruh  yang berkerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Mulai tanggal 2 Desember 1957.
  2. Melarang pesawat terbang milik MaskapaiPenerbangan Belanda (KLM) untuk terbang dan mendarat di wilayah Indonesia
  3. Melarang semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia tanggal 5 Desember 1957.
  4. Melarang semua Film dan terbitan Belanda beredar di Indonesia
  5. Pengambilalihan Perusahaan-perusahaan milik Belanda oleh kaum buruh, karyawan dan rakyat secara spontan.

Untuk mencegah kekacauan dan sekaligus menampung keinginan rakyat KSAD selaku penguasa Perang pusat mengambil kebijakan mengambil alih seluruh perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada negara diantaranya :
Bank Escompto, Percetakan De Unie, Perusahaan Philips, Netherlandsche Maatschappij N.P .  Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1958 untuk memperkuat pengambil alihan semua perusahaan-perusahaan dan modal milik Belanda tersebut.

c. Konfrontasi Bersenjata
Sikap Pemerintah Belanda yang enggan mengembalikan Irian Barat dan ditambah dengan tidak adanya niat dari PBB untuk mencari penyelesaian masalah pengembalian Irian Barat membuat Indonesia memilih jalan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Irian Barat. Sikap Indonesia ini telah di ungkapkan Presiden Soekarno dalam pidatonya dihadapan sidang Majelis Umum PBB  pada bulan September 1960.  Dalam rangka melaksanakan tindakan militer  perlu dipersiapkan suatu kekuatan militer yang akan mampu menandingi kekuatan militer Belanda di Irian Barat. Pemerintah Indonesia segera melakukan persiapan dengan cara mencari bantuan senjata ke luar negeri terutama ke Amerika Serikat akan tetapi misi pembeliian senjata ke Amerika Serikat yang di pimpin Menko Hankam Kasad. Jendral A.H. Nasution tidak berhasil. Misi pembelian sejata kemudian bertolak ke Uni Soviet pada bulan Desember 1960 dan berhasil mengadakan perjanjian pembelian senjata dalam jumlah yang sangat besar buat Indonesia. Misi ini juga melalukan kunjungan kebeberapa negara untuk menjajagi sikap mereka jika terjadi Perang antara Indonesia dan Belanda di Irian Barat negara-negara tersebut Muangthai, Philipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Prancis dan Inggris.
Mengetahui persiapan militer yang dilakukan Indonesia dalam merebut Irian Barat. Pemerintah Belanda mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan Agresi, dan segera pula melakukan kegiatan memperkuat militer baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara di Irian Barat dengan mendatangkan kapal Induk “ Karel Doorman”. Pada bulan Agustus 1961. Situasi yang semakin menjurus pada perang terbuka telah menyebabkan pemerintah Indonesia perlu mengabil sikap tegas agar dalam perang Indonesia mampu membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda.
Dalam rangka persiapan-persiapan melaksanakan tindakan militer Presiden Soekarno secara psikologis berupaya meningkatkan jiwa dan semangat juang TNI dan rakyat Indonesia untuk berjuang membebaskan Irian Barat dari Kekuasaan Balanda. Untuk itu pada tanggal 19 Desember 1961 dalam sebuah rapat Umum  di Yogyakarta.
Presiden Soekarno mengeluarkan Perintah dalam upaya pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan  Trikora (Tri Komando Rakyat ). Pada intinya Trikora  memuat perintah sebagai berikut :
1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua Buatan kolonial Belanda
2. Kibarkan Sang saka merah Putih di Irian Barat Tanah air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum  mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah Air
   dan bangsa Indonesia
Setelah pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam upaya memperjuangkan pengembalian Irian Barat yang mengarah kepada konfrontasi militer dan diperkuat dengan keluarnya Perintah Presiden dengan Tri Kora, maka satuan-satuan Angkatan laut terrus mengadakan operasi militer untuk mencegah masuknya senjata dan pasukan Asing ke Irian Barat, dalam salah satu operasi rutin Angkatan laut  kapal-kapal perang RI yang terdiri dari Kapal Motor Terpedo Boat (MTB), Macan Tutul,  Macan Kumbang dan Harimau di serang oleh kapal Induk Belanda “Karel Doorman”   di Laut Arafura, yang menyebabkan salah satu kapal Perang Indonesia KMB Macan Tutul Tenggelam berserta seluruh pasukannya tenggelam setelah terlebih dahulu terbakar termasuk deputi Kasal Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Pada awal bulan Januari 1962 di tetapkan susunan komando Tertinggi pembebasan Irian Barat sebagai berikut :

    1. Panglima Besar Komando Tertinggi  : Presiden / Panglima Tertinggi  Ir. Soekarno.
    2. Wakil Panglima Besar Komando tertinggi : Jendral TNI  A. H.  Nasution
    3. Kepala Staf  : Mayor Jendral TNI Achmad Yani

Sedangkan untuk melakukan operasi militer ke Irian Barat di bentuk pula Komando pelaksana pembebasan yang diberi nama Komando Madala yang bermarkas di Makassar. Adapun Susunan Komando Mandala adalah   :

  1. Panglima Mandala : Mayor Jendral Soeharto
  2. Wakil Panglima   I : Kolonel Laut Subono
  3. Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Watimena
  4. Kepala Staf Umum : kolonel Achmad Tahir

Berdasarkan istruksi dari Komando tertinggi (KOTI) pembebasan Irian Barat No. 1. Komando Mandala mempunyai tugas: Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan  Irian Barat kedalam kekuasaan negara RI. Mengembangkan situasi di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya  di wilayah Irian Barat dapat diciptakan daerah-daerah babas atau dapat didudukkan pemerintahan daerah RI. Dalam melaksanakan tugas berat itu Komando mandala merencanakan tiga fase untuk merebut Irian Barat yakni :
1. Fase Infiltrasi sampai akhir tahun 1962.
Fase Infiltrasi Adalah  usaha untuk memasukkan 10 kompi Angkatan bersenjata dan sukarelawan ke wilayah sasaran yang akan dijadikan daerah bebas (de facto). Kesatuan-kesatuan dan sukarelawan tersebut harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan mengajak rakyat Irian Barat untuk berjuang secara fisik. Dalam fase ini dilakukan pendaratan pendaratan sukarelawan-sukarelawan di pulau Gag, Waigeo, dan Sansapor salah seorang sukarelawati bernama Herlina yang oleh pemerintah pernah di berikan Pending emas atas jasa dan keikutsertaannya dalam pembebasan Irian Barat. Pada bulan Maret 1962, mendaratkan pasukan di sekitar Fak-fak dengan operasi Banteng Ketaton bulan April 1962, mendaratkan pasukan di sekitar Sorong dan Teminabuan dengan Operasi Serigala, mendaratkan pasukan Detasemen Brigade Mobil di sekitar Fak-fak pada tanggal   15 Mei 1962, menerjunkan pasukan sebanyak 124 personil pada bulan Mei melalui operasi Naga dan menerjunkan  pasukan untuk memperkuat pasukan yang telah ada di Irian Barat melalui operasi Jatayu untuk Sorong, Kaimana dan  Merauke.
2..Fase Eksploitasi sampai akhir 1963
Fase Eksploitasi adalah  Fase terjadinya serangan dan perang terbuka terhadap pusat-pusat dan militer lawan dan harus dapat menduduki semua pos-pos militer musuh untuk itu direncanakan untuk melakukan perang terbuka dengan nama Operasi Jaya Wijaya. Operasi Jaya Wijaya yang direncanakan empat Tahap untuk merebut dan menghancurkan kekuasaan musuh di Irian Barat tidak Jadi dilaksanakan atas perintah Panglima tertinggi Komando pembebasan Irian Barat karena telah tercapai persetujuan damai di New York antara Indonesia dan Belanda .
3. Fase Konsolidasi awal tahun  1964
Fase Eksploitasi Adalah  upaya untuk menengakkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di seluruh wilayah Irian Barat secara penuh. Setelah Pemerintah Indonesia melakukan persiapan secara militer termasuk mendaratkan pasukan dan para sukarelawan ke Irian Barat.  Belanda kemudian menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia atas desakan Amerika Serikat melalui program bantuan Marshaal Plan.  diplomat Amerika Serikat Ellswort Bunker kemudian menyusun rencana penyerahan Irian Barat dengan bantuan PBB. Rencana penyerahan yang disusun diplomat Ellswort Bunker menjadi landasan dalam Persetujuan New York yang ditanda tanggani oleh Indonesia dan Belanda di markas PBB pada tanggal 15 Agustus 1962. Persetujuan tersebut Berisi antara lain :

    1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan sementara PBB atau United Nation Temporary Authority (UNTEA). Paling lambat 1 Oktober 1962. Bendera  PBB akan berkibar besama-sama bendera  Belanda.
    2. Pemerintahan Sementara PBB  UNTEA  akan menggunakan  tenaga-tenaga dari bangsa Indonesia dan akan mengurangi tenaga-tenaga dari bangsa Belanda.
    3. Seluruh pasukan Indonesia yang berada di Irian Barat tetap dipertahankan dan akan berada dibawah UNTEA.
    4. Semua pasukan Belanda akan dipulangkan secara berangsur-angsur untuk digantikan pasukan Indonesia
    5. Bendera Indonesia akan dikibarkan pada tanggal 31 Desember 1962 setelah bendera Belanda diturunkan
    6. Pemerintahan Sementara PBB akan menyerahkan Irian Barat Kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963
    7. Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya akhir tahun 1969 harus melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Irian Jaya untuk memilih tetap berada dan menjadi wilayah RI ataumemisahkan diri dari Republik Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Irian Barat secara resmi diserahkan PBB pada tanggal 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia kemudian di beri nama Irian Jaya walaupun masih ada salah satu butir perjanjian New York yang harus dilaksanakan yakni Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Sebelum akhir tahun 1969. Penyerahan tersebut disambut dengan sukacita kemenangan bangsa Indonesia Khususnya rakyat Irian Barat Penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera persiapannya mulai berlangsung pada tanggal 24 Maret 1969 ketika diadakan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jaya Pura untuk membahas tentang tata cara peyelenggaraan Pepera, selanjutnya pada bulan juni 1969 dilakukan pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera pada waktu itu terpilih 1.026 orang anggota Dewan Musyawarah dari 8 Kabupaten. Pelaksanaan Pepera dilakukan per kabupaten mulai pada tanggal 14 Juli 1969 dari Merauke dan berakhir Jaya pura pada tanggal 4 Agustus 1969. Sementara itu Sekjen PBB mengutus Fernando Ortiz Sanz  untuk memberikan nasehat, membantu dan ambil bagian dalam Pelaksanaan Pepera  yang tiba pada tanggal 23 Agustus 1968 di Jaya Pura Irian Barat.  Pelaksanaan  Pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat sebahagian besar tetap ingin bersatu dengan Indonesia hasil ini kemudian disahkan oleh Dewah Musyawarah Pepera dan selanjutnya ditetapkan secara resmi oleh PBB dalam sidangUmum Ke-24 tanggal 19 Nopember 1969.

7. Gerakan 30 September PKI
a. Pemberontakan G 30 S/PKI
Gerakan 30 September merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan peristiwa yang terjadi pada hari jum’at tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta berupa penculikan dengan paksa terhadap 7 perwira Tinggi TNI-AD dari tempat    ke diaman masing masing dan 6 orang diantara Pati TNI-AD berhasil ditawan dan diculik secara paksa  dan kemudian di bawa ke Sekitar Halim Perdana Kusuma  untuk diadili. Ke Enam Pati TNI-AD tersebut  tewas secara mengenaskan dan mereka di ketemukan di dalam Lubang Sumur Tua yang ada disekitar daerah Lubang Buaya .  Penculikan itu sendiri di lakukan oleh kesatuan TNI-AD dari pasukan Cakrabirawa dibawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo. Peristiwa G 30 S selalu dikaitkan dengan PKI sehingga pada setiap Penulisan selalu ditambahkan PKI atau G 30 S / PKI. Penyebutan lain terhadap Peristiwa tersebut  adalah  Gestapu (Gerakan September tiga Puluh) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) Gerakan 30 September yang akan diuraikan pada buku ini hanya satu versi dari banyak pendapat tentang dalang dibalik peristiwa tersebut yakni Versi yang menyebutkan Gerakan 30 September didalangi PKI.

b. Penumpasan G 30 S/PKI
G 30 S/PKI yang didalangi PKI membuat marah rakyat yang Pancasilais, sehingga mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas membubarkan PKI. Namun kenyataan nya presiden Soekarno tidak segera mengambil langkah-langkah tegas seperti yang mereka harapkan.
Pada tanggal 12 Januari 1966 segenap kesatuan aksi yang tergabung dalam fron Pancasila mengadakan  demontrasi di halaman gedung DPR Gotong Royong dengan mengumandangkan Tritura yang berisi :
1) Bubarkan PKI
2) Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI
3) turunkan harga/perbaikan ekonomi
Puncak demontrasi terjadi ketika  Presiden melantik Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966, dalam demontrasi itu seorang mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim tewas.
Pada tanggal 1 Maret 1966 Kabinet Dwikora yang disempurnakan mengadakan sidang  di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden Soekarno, diluar istana  massa rakyat berdemontrasi dengan hebatnya. Selesai sidang, Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen  Amir Mahmud melaporkan sekaligus minta ijin Men/Pangad Letjen Soeharto untuk menghadap Presiden  di Bogor, ketiganya diijinkan dengan disertai pesan untuk Presiden bahwa Letjen Soeharto sanggup  mengatasi keadaan , asal rasa keadilan dipenuhi yaitu PKI dibubarkan, dan Soeharto bersedia  melakukannya dengan mandat penuh dari presiden.
Sesampainya di Bogor, ketiga perwira tinggi itu menyampaikan usulan dan pesan Soeharto. Setelah melakukan diskusi presiden memutuskan  untuk mengeluarkan  sebuah surat perintah kepada Men/Pangad Letjen Soeharto nyang kemudian terkenal dengan sebutan Supersemar yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat juga harus melaporkan segala sesuatunya kepada presiden.
Pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen Soeharto atas nama presiden  mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia, serta pelarangan paham komunis untuk hidup di Indonesia. Supersemar  dijadikan landasan yuridis formal oleh penguasa ORBA dan dinyatakan sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Tindakan penumpasan G 30 S/PKI yang dipimpin oleh Letjen Soeharto (Panglima Kostrad) selanjutnya adalah :
1. Merebut kembali gedung RRI pusat dan gedung telekomunikasi dari tangan PKI
2. Pembebasan Halim Perdana Kusuma oleh RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Batalyon 328/Kujang dan dua kompi pasukan Kaveleri
3. Atas petunjuk Sukiman, ditemukan jenazah para perwira TNI-AD  di sumur tua Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965.
4. Tanggal 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah para korban dari Lubang Buaya yang dilanjutkan tanggal 5 Oktober 1965 dilaksanakan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
5. Tanggal 8 Oktober 1965, Kolonel Latief dapat ditangkap dan dilanjutkan penangkapan Letkon Untung di Tegal.

8.  Orde Baru.
A.  Materi

            Setelah menerima Supersemar, Soeharto atas nama presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/BPS menandatangani Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta pernyataan sebagai partai terlarang (ditetapkan dalam Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966). Tindakan tersebut dalam rangka mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat seperti yang dituntut oleh Front Pancasila yang didukung oleh berbagai kesatuan. Tuntutannya yang dikenal dengan nama Tritura, yang isinya :
a) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
b) Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
c) Turunkan harga
Untuk menjawab tuntutan rakyat, maka diselenggarakan tindakan :
a. Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya dengan Tap MPRS No. IV/MPRS/1966 dan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.
b. Pembentukan kabinet Ampera dengan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966
c. Pelurusan kembali tertib konstitusional  berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
d. Pelarangan paham dan ajaran komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
Dengan dikeluarkannya Supersemar, menandai suatu babakan kehidupam baru bangsa Indonesia yang disebut Orde Baru.
- Hakikat Orde Baru.
a. Suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kepada     pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen
b. Koreksi total segala penyelewengan terdahulu dan manyusun kembali kekuatan bangsa guna  mempercepat proses pembangunan bangsa.
- Landasan Orde Baru.
a. Landasan Idiil                       : Pancasila
b. Landasan Konstitusional       : UUD 1945
c. Landasan Operasional           : Tap MPRS/MPR
- Tujuan Orde Baru.
Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah yang merdeka dan berdaulat.
Upaya yang dilakukan untuk memperoleh kepercayaan internasional adalah :

  1. Kembali ke Politik luar negeri yang bebas aktif
  2. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dengan ditandatanganinya Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.
  3. Masuk kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966
  4. Memelopori berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

Untuk mewujudkan  tujuan Orde Baru dilaksanakan pembangunan  disegala bidang, pada program :
1) Stabilitas politik dan ekonomi
2) Memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan
3) Melaksanakan Pemilu
4) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional
5) Melanjutkan perjuangan  anti imperialis dan kolonialis
Tugas pokok dan programnya dikenal dengan Dwi Karya dan Catur Karya Kabinet AMPERA. Dengan disusunnya Kabinet Ampera  maka dilangsungkan pembangunan  berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan  dan cita-cita Indonesia medeka.

9.  Krisis Politik, Ekonomi, dan Sosial serta Reformasi.
            Lehidupan politik Indonesia mulai memanas sejak pertengahan tahun 1996. Golkar yang selama lima kali  Pemilu meraih kemenangan berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk tetap memenangkan Pemilu pada bulan Mei 1997. Dilain pihak tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru di dalam masyarakat semakin berkembang.
Keberadaan PPP, Golkar, dan PDI  dianggap tidak mampu lagi  memenuhi aspirasi politik sebagian masyarakat. Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan  ekonomi yang lebih besar, monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, serta ketidakmampuan menghilangkan kemiskinan  pada sebagian besar masyarakat. Masyarakat menuntut adanya reformasi  dalam segala bidang , termasuk dilakukannya demokratisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, ditegakannya atuiran hukum yang sebenarnya, serta dihormatinya hak asasi manusia.
Keadaan yang mulai memburuk tersebut bertambah parah dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berakibat pertumbuhan ekonomi Indonesia makin terpuruk, adanya beban hutang luar negeri yang sangat besar, berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat, praktek KKN yang merugikan banyak pihak, politik sentralistik di semua bidang, hal itu semua memicu timbulnya gejolak dikalangan masyarakat.
Krisis moneter juga berdampak pada bangkrutnya  perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan PHK  terhadap karyawannya sehingga menambah banyaknya jumlah pengangguran, harga barang-barang tak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi. 
Kepercayaan terhadap kepemimpinan presiden Soeharto yang terpilih kembali sejak adanya pemilu tahun 1997 semakin berkurang, gelombang aksi mahasiswa  semakin tak terbendung. Mereka menuntut segera dilaksanakan reformasi total. Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan tak terelakan, sehingga terjadilah tragedi Semanggi pada tanggal 12 Mei  1998 yang membawa korban 4 mahasiswa Trisakti. Peristiwa Semanggi  memicu terjadinya kerusuhan, perjarahan yang memuncak pada tanggal 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta.
Pada tanggal 18 Mei 1998 aksi mahasiswa berhasil  menduduki gedung DPR/MPR, para mahasiswa terus mengumandangkan agenda-agenda reformasi, yang berisi :
1. Adili Soeharto dan kroninya
2. Amandemen UUD 1945
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya
5. Supremasi Hukum
6. Pemerintahan  yang bersih dari KKN.
Menanggapi tekanan yang demikian hebat, maka pada tanggal 21 Mei 1998  Presiden Soeharto mengundurkan diri, selanjutnya  B.J. Habibie  diangkat sebagai presiden.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie keadaan ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan  yang berarti, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih lemah, namun dalam kehidupan politik mulai mengalami perubahan, kebebasan untuk berserikat telah dibuka. Hal ini terbukti dengan telah berdirinya banyak partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR, sidang menghasilkan  beberapa ketetapan, diantaranya mengamanatkan kepada presiden untuk memberantas KKN , serta ketetapan tentang Pemilu.

 

 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.